Palu – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah didampingi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Trantibum) bersama Penyidik Tindak Internal (PTI) dan personel Satpol PP turun langsung melakukan pengamanan aksi demonstrasi serikat buruh di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, personel Satpol PP yang diterjunkan berjumlah kurang lebih 20 orang dan bersinergi dengan pihak kepolisian guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Dari atas mobil komando, orator aksi menyampaikan tuntutan dengan nada keras namun penuh tekanan emosional. Mereka mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dalam dua pekan terakhir, tetapi belum memperoleh ruang dialog yang dianggap memadai.
"Kami datang membawa keresahan buruh. Pekerjaan kami tinggalkan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang hari ini semakin tidak pasti," ujar salah seorang orator.
Dalam aksinya, massa menyoroti kondisi ketenagakerjaan di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara. Mereka menyebut sekitar 2.000 pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) mengalami PHK akibat efisiensi dan persoalan perusahaan. Selain itu, sekitar 200 pekerja di PT Rimbunan Jaya Sakti (RJS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) disebut dirumahkan.
Menurut massa aksi, situasi tersebut menambah daftar panjang persoalan buruh di tengah ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Tengah. Mereka juga menyinggung persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
"Puluhan kecelakaan kerja terjadi di kawasan industri. Buruh mempertanyakan sejauh mana pembenahan sistem K3 dilakukan," kata orator lainnya.
Pada saat bersamaan, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tengah berada di Kabupaten Morowali untuk agenda pemerintahan. Melalui sambungan video call yang difasilitasi Wakil Gubernur, Anwar Hafid menyampaikan salam kepada peserta aksi dan menjelaskan bahwa dirinya belum dapat menemui langsung perwakilan buruh pada hari ini.
"Saya belum bisa hari ini bertemu karena masih ada agenda di Morowali. Tetapi besok saya memang ada agenda ke PT Imip setelah rapat koordinasi. Tolong nanti kontak teman-teman serikat buruh di sana," ujar Anwar melalui sambungan video.
Setelah dialog virtual tersebut, massa aksi meminta agar demonstrasi mereka tidak dijadikan materi pencitraan politik maupun konten media sosial.
"Kami datang bukan untuk memberi panggung politik, tetapi untuk memberikan evaluasi," ujar salah satu perwakilan massa kepada Wakil Gubernur.
Menanggapi hal itu, Reny A. Lamadjido menyatakan komitmennya untuk menjaga ruang dialog tetap substantif dan tidak diarahkan pada kepentingan lain di luar aspirasi buruh.
"Saya jamin, kalau saya berjanji tidak pernah berbohong. Aspirasi adik-adik akan ditindaklanjuti," kata Reny.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan pertambangan dan ketenagakerjaan akan dibahas dalam forum komunikasi pimpinan daerah di Morowali. Pemerintah provinsi, kata dia, akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan serikat pekerja setelah gubernur kembali dari Morowali.
"Nanti setelah Pak Gubernur pulang, kita atur jadwal dialog bersama. Nomor kontak koordinator lapangan akan dicatat untuk dihubungi," ujarnya.
Menjelang sore, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Aparat Satpol PP dan unsur pengamanan lainnya tetap bersiaga hingga seluruh peserta meninggalkan lokasi demonstrasi.
