PALU, — Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 hingga awal 2026, Polda Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Mapolda Sulteng, Jumat (7/11/2025). Rapat yang dipimpin Karo Ops Polda Sulteng Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom bersama Asisten Teritorial Kodam XXIII Palaka Wira Kolonel Kav Luluk Setyanto itu menegaskan pentingnya sinergi menyeluruh di tengah meningkatnya ancaman banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

Rapat diikuti beragam unsur lembaga strategis, mulai dari TNI, Basarnas, BMKG, BPBD, hingga Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir melalui Kasi Ops Martoyo, Jafung Akram, dan Penata Layanan Operasional Sigit Wibowo.

Dalam arahannya, Kombes Gultom menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan pola kerja terpadu. Polda, TNI, Basarnas, BMKG, dan BPBD diminta memperkuat koordinasi operasi lapangan serta penyusunan rencana tanggap darurat bersama.

Sarana-prasarana, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis, tali-temali, hingga perlengkapan evakuasi, diminta segera diinventarisasi. “Personel yang diterjunkan harus memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan di lapangan, baik water rescue, SAR darat, maupun penanganan kebakaran,” ujarnya.

Polda Sulteng akan menjadi pusat komando penanganan bencana. Posko terpadu ini akan dilengkapi peta rawan bencana, perangkat komunikasi, hingga dukungan administrasi. Polres jajaran juga diminta menyiapkan piket siaga.

Rapat juga menyepakati pelaksanaan simulasi tanggap darurat setelah peringatan HUT Brimob pada 14 Desember 2025. Kawasan Panggona, Palu, menjadi lokasi rencana latihan dengan skenario penanganan banjir, longsor, kebakaran, dan evakuasi korban.

Basarnas menyatakan siap mendukung dengan personel bersertifikasi mulai dari water rescue, urban SAR, hingga operator extrication tools. Lembaga itu juga mengusulkan table top exercise sebelum simulasi untuk menyamakan prosedur dan membagi peran lintas sektor secara lebih jelas.

BMKG Wilayah IV Palu memastikan pembaruan informasi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi akan disampaikan berkala kepada seluruh instansi terkait. Adapun BPBD menekankan perlunya komunikasi cepat melalui grup koordinasi daring agar respons antarinstansi lebih serentak dan efektif.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perbedaan data bencana antarinstansi. Kombes Gultom menegaskan pentingnya keseragaman data kejadian dan korban untuk pelaporan ke pusat. “Sinkronisasi menjadi kunci untuk menghindari misinformasi,” katanya.

Rapat menyimpulkan lima langkah tindak lanjut utama:

1. Pembentukan Posko Siaga Terpadu di Mapolda Sulteng.
2. Pendataan ulang sarana penanggulangan bencana oleh tiap instansi.
3. Penyusunan jadwal simulasi bersama pasca 14 Desember.
4. Penyeragaman data bencana untuk pelaporan ke BNPB dan Mabes Polri.
5. Penguatan sistem komunikasi cepat antar lembaga.