Palu – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengamankan dan menertibkan aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh Aliansi Rakyat Guru Bersatu di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Rabu, 5 Oktober 2025.

Aksi yang diikuti oleh sekitar 150 orang massa ini berlangsung tertib dan damai. Satpol PP berkolaborasi dengan unsur pengamanan terkait lainnya guna memastikan ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi, dengan jumlah personil sebanyak 60 orang di turunkan dalam menertibkan aksi demo.

Aksi ini bertujuan menyampaikan enam (6) poin tuntutan utama, yang berfokus pada kesejahteraan dan kejelasan status bagi 2.055 orang Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K) Kabupaten Donggala Tahun 2025.

Enam Poin Tuntutan Utama Massa Aksi:

1. Segera membayarkan Gaji 13 dan 50% Gaji 14 ASN P3K Kabupaten Donggala Tahun 2025 yang berjumlah 2.055 orang.
2. Segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.886 ASN P3K Kabupaten Donggala Angkatan I Tahun 2024.
3. Hentikan diskriminasi terhadap ASN P3K Kabupaten Donggala dengan istilah murni dan tidak murni.
4. Hentikan intimidasi terhadap ASN P3K Kabupaten Donggala yang menuntut haknya.
5. Hentikan pernyataan bahwa ASN P3K Kabupaten Donggala sebagai penghambat pembangunan.
6. Wujudkan sistem pendidikan yang murah, demokratis, dan bermartabat.

Pada awalnya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng Adiman, S.H., M.Si, didampingi oleh Kabid Tibum, Kasi Deteksi Dini, dan Kasi Ops Satpol PP, menemui perwakilan massa. Mereka menyampaikan permohonan maaf bahwa Gubernur belum dapat menemui langsung karena sedang mengikuti rapat penting.

“Mohon maaf saat ini Bapak Gubernur belum dapat menemui massa secara langsung karena sedang melaksanakan rapat. Besok hari Kamis, tanggal 6 November 2025, kita mengundang perwakilan massa aksi untuk bertemu langsung dan bisa berdiskusi bersama Bapak Gubernur,” ujarnya

Setelah selesai menunaikan salat Zuhur, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, akhirnya menemui langsung massa aksi di depan Kantor Gubernur. Dalam dialog terbuka, Gubernur menyampaikan respons dan komitmen Pemerintah Provinsi terhadap tuntutan tersebut.

Terkait pembayaran Gaji 13 dan 14 ASN P3K Kabupaten Donggala, Gubernur menegaskan komitmennya untuk mencari solusi.

“Terkait pembayaran Gaji 13 dan 14 ASN P3K Kabupaten Donggala, saya akan mencarikan solusi. Yang sedang kalian tuntut saat ini sementara kita rapatkan bersama dengan para Bupati dan anggota Banggar DPR RI. Saya meminta agar ASN P3K untuk bersabar, setelah ini saya akan rapatkan bersama Wakil Bupati Donggala untuk mencarikan solusinya,” ucapnya

Gubernur juga secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah Kabupaten Donggala. “Donggala saat ini hanya tinggal sekitar 20 miliar dana yang bisa digunakan untuk seluruh program. Jadi memang kondisinya berat, tapi Insya Allah kita carikan solusi bersama, percayakan kepada saya. Untuk hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu satu sampai dua hari ke depan.”

Tiga Pesan Khusus Gubernur:

1. Bekerjalah dengan baik dan bertanggung jawab.
2. Jangan mengonsumsi narkoba.
3. Jika bekerja dengan baik tidak ada alasan untuk diberhentikan, soal hak-hak itu urusan pemerintah dan saya jamin itu akan dibayar.

Sumber Rilis : Bidang Binmas Satpol PP Prov. Sulteng