Palu, Sulawesi Tengah — Aksi damai yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu pada hari ini di depan halaman Kantor Gubernur, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak pengusutan tuntas kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut transparansi anggaran program MBG secara komprehensif dan spesifik. (25/09/25)

Asisten I Gubernur Sulawesi Tengah  Dr. Fahrudin, S.Sos.,M.Si, didampingi Plt. Kasat Pol PP Dra. Farida Karim, M.Si bersama Kabid Tibum Mohamad Ichsan, S.STP., M.Si, Kabid Binmas Sarmin, SE., M.Si, Kabid Damkar Arjan Usman, S.Sos., M.Si, serta Kasi Ops Martoyo, S.Sos, langsung menemui massa aksi sekaligus memastikan jalannya demonstrasi berlangsung aman dan tertib.

Dalam dialog dengan mahasiswa, Asisten I menegaskan bahwa kasus keracunan MBG bukan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, melainkan oleh lembaga pelaksana bernama SPPG yang menjadi perpanjangan tangan dalam pengelolaan program tersebut. “Ada aparat penegak hukum dan lembaga terkait yang akan mengusut tuntas peristiwa ini, sehingga kebenaran dapat terungkap dan penanganan bisa lebih tepat,” tegasnya.

Selain itu, kedatangan Kepala Badan Gizi Nasional ke Sulawesi Tengah juga menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan ini. Saat ini, Kepala Badan Gizi Nasional tengah melakukan rapat bersama Gubernur Sulawesi Tengah untuk membahas evaluasi penyaluran serta langkah-langkah penanganan MBG di beberapa daerah terdampak.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Asisten I menandatangani berita acara penerimaan tuntutan IMM yang turut disaksikan oleh Plt. Kasat Pol PP, Kadis Kesehatan, serta perwakilan massa aksi. Penandatanganan ini diharapkan menjadi titik awal bagi proses transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan program Makanan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa serta menegaskan komitmen bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan program gizi yang aman, layak, dan transparan demi mendukung generasi yang sehat dan berkualitas.