Palu – Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan unsur Kepolisian, menurunkan sebanyak 30 personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Gubernur, Selasa (24/9/2025).

Aksi pengamanan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Farida Karim, M.Si dan didampingi oleh Kabid Tibum Mohamad Ichsan, S.STP., M.Si, Kabid Linmas Drs. Swito Sapto Margo, MT, serta Kasi Deteksi Dini Efendi M. Seling, S.Pt.

Demo tersebut diikuti sekitar 250 orang massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (APR), dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Dalam orasinya, APR menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:
1. Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.
2. Percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Reforma Agraria.
3. Pembubaran Badan Bank Tanah, Balai Taman Nasional, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
4. Pemutihan 5.640 hektar lahan di Dongi-Dongi.
5. Penetapan desa-desa di kawasan Dongi-Dongi sebagai desa definitif pada 2026.
6. Jaminan distribusi tanah yang adil, termasuk untuk perempuan.

Selain menyampaikan tuntutan, sejumlah perwakilan petani dari Dongi-Dongi, Toyura, hingga Toli-Toli juga memaparkan pengalaman mereka. Mereka menilai kebijakan pemerintah sering kali memunculkan masalah baru. “Kalau memang mau diselesaikan, kenapa harus ada luka baru?” kata Yaya, perwakilan warga Tojo Una-Una, yang menyoroti rencana masuknya perusahaan sawit di daerahnya.

Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulteng, Fahrudin Yambas. Ia hadir didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Arfan, Kepala Biro Hukum Adiman, serta Plt. Kasat Pol PP Sulteng Farida Karim.

“Terkait semua yang disampaikan, sesungguhnya masuk dalam program Gubernur Sulawesi Tengah, program Sembilan Berani mulai dari berani sehat, berani cerdas, hingga berani berintegritas,” ucap Fahrudin.

Ia menegaskan bahwa Gubernur akan menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangan daerah. “Kalau itu menjadi kewenangan Gubernur, insyaallah akan dieksekusi dengan positif. Seandainya kewenangan pusat, aspirasi akan diteruskan,” ujarnya Fahrudin mencontohkan pembentukan Badan Bank Tanah dan pengelolaan Taman Nasional yang sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat.

Fahrudin juga menyampaikan capaian pemerintahan Gubernur Anwar Hafid yang baru berjalan tujuh bulan, di antaranya kebijakan kesehatan gratis dan penertiban pertambangan ilegal. “Kami mohon kesempatan agar perencanaan bisa berjalan baik, sehingga pembukaan jalan, penertiban tambang, dan pencabutan izin dapat lebih efektif,”

Menanggapi aspirasi warga Dongi-Dongi terkait status desa definitif, ia menjelaskan bahwa proses penetapan harus diajukan pemerintah kabupaten/kota ke Gubernur untuk kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. “Kalau tidak diregistrasi, tidak dapat bantuan dan fasilitas pembangunan,” tandasnya.

Situasi aksi berjalan kondusif dengan pengamanan ketat dari Satpol PP Sulteng bersama dengan Kepolisian. Hingga akhir kegiatan, demonstrasi berlangsung tertib tanpa insiden yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.